Setelah Dapat Mobil & Laptop Baru, Sekarang Minta Rumah

Beberapa hari yang lalu saya membaca sebuah artikel di salah satu media cetak di Bandung (13/1) yang menyebutkan bahwa DPRD Kabupaten Bandung mengusulkan tunjangan perumahan bagi para anggotanya untuk tahun ini dinaikan. Tak tanggung-tanggung, dana yang akan digunakan untuk membiayai perumahan para anggota DPRD Kabupaten Bandung yang terdiri atas 4 pimpinan dan 46 ini mencapai Rp. 808 juta per bulannya.

Untuk tahun 2016 ini anggaran tunjangan perumahan yang diusulkan oleh DPRD Kabupaten Bandung sebesar 18 juta untuk ketua dewan, 17 juta untuk masing-masing tiga wakilnya, dan 16 juta untuk para anggotanya yang akan diberikan setiap bulannya. Suatu jumlah yang sangat fantastis yang harus ditanggung oleh rakyat setiap bulannya. Para anggota dewan kita ini seakan-akan tidak peduli dengan keadaan rakyat yang tengah dalam kondisi ekonomi yang serba tidak menentu sekarang ini. Yang lebih lucunya lagi, sebelumnya para anggota dewan kita ini minta dibelikan mobil baru, kemudian minta dibelikan 50 unit laptop, dan sekarang minta rumah.

Sungguh suatu lelucon DPRD yang seharusnya menjadi lembaga penampung aspirasi terdekat bagi masyarakat ini seakan-akan tidak memikirkan keadaan rakyatnya. Terlepas dari hak mereka atau bukan untuk mengusulkan berbagai tunjangan-tunjangan ini, seharusnya kesejahteraan masyarakat yang mereka dahulukan. Apalagi alasan mereka ingin menaikan dana tunjangan rumah ini sangat tidak masuk akal, menurut artikel tersebut para anggota dewan beralasan bahwa "hingga saat ini para anggota dewan tidak punya rumah dinas sehingga mereka menempati rumah masing-masing," well duh?! Kalau sudah punya rumah ngapain minta rumah lagi?? Mau pakai uang rakyat lagi belinya.

Para anggota dewan kita ini seperti tidak tau diri, dengan kinerja mereka yang pas-pasan (hampir tidak terlihat efeknya) mereka sudah berani minta macam-macam. Seakan-akan diri mereka spesial maka rakyat harus melayani mereka dengan memenuhi segala yang mereka inginkan. Mereka seakan tidak sadar, mereka dipilih rakyat untuk melayani kepentingan rakyat, soal apakah mereka layak mendapatkan tunjangan-tunjangan lainnya tentu bergantung pada kinerja mereka.

Semoga Bupati Bandung terpilih Dadang Naser sebagai pengambi keputusan final untuk meloloskan atau tidak usulan ini bisa lebih bijak, berfikiran jernih dan mementingkan kebutuhan rakyat, sehingga anggaran untuk kepentingan publik bisa lebih menjadi prioritas daripada usulan para anggota dewan yang serakah.

Write Your Comment